Jangan Paksa Anak Jadi Hebat, Jika Orang Tua Belum Layak Jadi Teladan

Pengukuhan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Ngada periode 2026-2027 di Bajawa baru-baru ini menyisakan sebuah tanda tanya besar di benak penulis, “Apakah Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sebuah misi tulus, atau sekadar kosmetik birokrasi?”

Di atas kertas, visi Bupati Raymundus Bena menempatkan anak sebagai pelopor pembangunan adalah langkah revolusioner. Namun, di lapangan, narasi indah ini sering kali membentur tembok kokoh bernama realitas sosial. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di balik label ramah anak, masih banyak dapur-dapur rumah dan pelataran rumah adat kita yang menjadi saksi bisu pengabaian terhadap martabat anak.

Sangat ironis ketika kita mendorong anak menjadi "Pelapor", sementara sistem pendukung terkecil mereka di dalam keluarga masih menormalisasi kekerasan. Bagaimana mungkin seorang anak memiliki keberanian untuk bersuara jika di rumahnya sendiri ia dibesarkan dengan makian "bodoh" atau hantaman fisik sebagai pengganti dialog?

Selama orang tua masih menganggap kekerasan adalah bumbu penyedap dalam didikan, maka Forum Anak hanya akan menjadi panggung elit. Ia hanya akan dinikmati oleh segelintir anak yang beruntung, sementara ribuan anak lainnya tetap terperangkap dalam trauma domestik yang dianggap biasa.

Tantangan terbesar KLA di Ngada bukanlah soal anggaran yang minim, melainkan normalisasi kebiasaan buruk yang berlindung di balik ketiak tradisi. Adalah sebuah dosa kolektif ketika kita masih melihat anak-anak disuruh membeli rokok ke kios atau, yang lebih menyedihkan, dijadikan pelayan penuang minuman keras dalam pesta-pesta adat.

Ketika kita memposisikan anak sebagai pendukung ekosistem miras dan rokok, kita sebenarnya sedang melakukan sabotase sistematis terhadap masa depan mereka. Pesta yang berlarut hingga pagi dengan dentuman musik dan peredaran miras tanpa batas adalah racun yang merusak saraf empati dan kognitif generasi kita. Menuntut lingkungan ramah anak tanpa membenahi perilaku berpesta orang dewasa adalah sebuah kemustahilan yang dipaksakan.

Kebijakan Layak Anak tidak boleh berhenti di gedung-gedung pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemerintah Kabupaten Ngada, bersama mitra seperti Wahana Visi Indonesia (WVI), mestinya berani masuk ke wilayah sensitif: yakni jantung budaya kita, yaitu Sao (rumah adat).

Seyogyanya kita bisa merombak cara pandang masyarakat bahwa kasih sayang dan penghargaan terhadap martabat anak tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Keterbatasan ekonomi tidak boleh lagi menjadi kambing hitam untuk pola asuh yang kasar. Jika kita ingin Ngada benar-benar layak bagi anak, maka perang terhadap kekerasan verbal di rumah dan penghentian pelibatan anak dalam lingkaran miras/rokok harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap laporan administratif demi predikat dari pemerintah pusat.

Tanpa perubahan perilaku kolektif dari orang dewasa, label Kabupaten Layak Anak hanyalah sebuah pepesan kosong. Kita tentu tidak ingin melihat generasi yang pandai bersuara di forum resmi, namun gemetar dan kehilangan harga diri saat menginjakkan kaki di rumah.

Berhenti menuntut anak menjadi hebat jika kita belum layak menjadi teladan. Sebelum kita sibuk membenahi masa depan bangsa, benahi dulu cara kita menatap dan berbicara pada anak-anak kita hari ini. Karena keteladanan adalah warisan terbaik, melampaui gelar atau harta benda apa pun.

Mojokerto, 22 April 2026