Akselerasi Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pandemi Covid-19 sejak Maret lalu memberikan dampak yang signifikan di semua sektor. Penyebaran virus yang mudah, cepat, dan luas telah menimbulkan krisis kesehatan, sementara di sisi lain, kebijakan pembatasan sosial untuk flattening the curve menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Di tengah ketidakpastian tersebut, Pemerintah dituntut untuk memberikan respon cepat dan adaptif dalam rangka memberikan stimulus fiskal pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan dunia usaha. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai penyesuaian APBN dengan kebijakan relaksasi defisit di atas 3 %, termasuk dengan melakukan penghematan dan realokasi belanja guna menambah kapasitas fiskal untuk penangan Covid-19. Penyesuaian tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap APBD yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sehingga pos anggaran selain untuk penanganan Covid-19 terpengaruh, termasuk anggaran untuk infrastruktur. Namun, kondisi ini tak lantas menge...